Pasangan Desra-Fitma Indrayani yang akan maju pada pemilihan Wali Kota Payakumbuh, Sumatera Barat mengaku dizalimi berbagai pihak.

Hal itu disampaikan pasangan itu saat mendaftar ke KPU setempat, Kamis (5/4/2012).

"Kami mendapat informasi dari tim di lapangan bahwa banyak pihak yang menghembuskan isu-isu negatif tentang kami. Ada yang mengatakan kami 'pecah kongsi', bahkan ada yang mengatakan kami sudah pasti tidak lolos karena tidak memenuhi syarat dukungan," kata Desra saat menggelar jumpa pers usai mendaftar.

Menurut dia, isu yang dihembuskan itu adalah bohong. Dia memastikan hubungannya dengan Fitma sebagai calon wakil wali kota tidak ada masalah.

"Sebelum memutuskan menjadi pasangan calon kami telah membahas visi misi, setelah itu kami menandatangani MoU untuk berkomitmen menjalankan visi misi ini. Jadi bohong kalau kami 'pecah kongsi'," katanya.

Terkait dukungan yang belum mencukupi, Desra mengatakan pihaknya telah mencari tambahan dukungan dari masyarakat. "Kita menggunakan tim yang baru untuk mendatangi masyarakat dari pintu ke pintu meminta dukungan," katanya.

Dia menambahkan, jika KPU Payakumbuh sebagai penyelenggara jujur dalam melaksanakan verifikasi berkas dukungan, maka mereka optimistis bakal lolos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota periode 2012-2017.

"Kita benar-benar berharap penyelenggara pilkada melaksanakan tugas dengan jujur dan profesional," kata Desra.

Pasangan Desra-Fitma yang maju melalui jalur perseorangan diantar puluhan relawannya yang berasal dari lima kecamatan di Payakumbuh. Mereka diterima lima komisioner KPU Payakumbuh dan sejumlah tenaga sekretariat.

Setelah verifikasi awal, KPU Kota Payakumbuh menyatakan pasangan itu memenuhi persyaratan dan pendaftarannya dapat diterima. (Fat/At)

Ini kabar baik bagi ribuan petani gambir (Uncaria gambir Roxb) di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Di tengah harga gambir yang fluktuatif bahkan sering terpuruk di titik nadir, Universitas Andalas bersama Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang, telah melakukan uji coba pembuatan tinta Pemilu berbahan baku gambir.

DATA yang dihimpun Padang Ekspres, Universitas Andalas melalui Program Kreatifitas Mahasiswa Penerapan Teknologi, telah melakukan penelitian pembuatan tinta Pemilu dari gambir sejak tahun 2008. Sayang, penelitian yang dilakukan empat mahasiswa Farmasi Fakultas MIPA di bawah bimbingan Prof Dr Amri Bakhtiar MS DESS Apt itu, belum terpublikasi luas di media-massa.

Belakangan, Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang yang berada langsung di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, juga memperkenalkan tinta Pemilu berbahan dasar gambir kepada Bappeda Sumbar, Unand, Disperindag Sumbar, dan KPU. Dengan harapan, tinta gambir dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pilwako Payakumbuh 2012.

”Ketua kami Hendra Yani sedang berada di Padang, ada sosialiasi tinta Pemilu berbahan dasar gambir,” begitu informasi awal yang didapat Padang Ekspres dari Kordinator Divisi Teknis KPU Payakumbuh Maknius AM, pekan lalu. Informasi itu semakin dipertegas Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo, dalam pidato peringatan hari jadi Limapuluh Kota ke-171, Jumat (13/4).

Menurut Alis Marajo, Kabupaten Limapuluh Kota merupakan daerah penghasil gambir terbesar di Indonesia, namun harga komoditas ini selalu berfluktuasi dan tata niaga gambir selalu merugikan petani. Karena itu diperlukan sentuhan dan intervensi dari pemerintah tingkat atas.

”Selain intervensi pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama Unand juga berupaya menciptakan peluang pasar gambir yang lebih luas. Saat ini, ada secercah harapan untuk menjadikan getah gambir sebagai bahan baku tinta Pemilu dan tinta stempel yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen Industri Kecil dan Menengah,” sebut Alis Marajo.

Menurut bupati pilihan rakyat tersebut, pemerintah Limapuluh Kota telah diminta Ditjen Industrik Kecil dan Menengah, memfasilitasi terwujudnya sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk tinta Pemilu berbahan baku gambir. ”Insya Allah, hal ini akan segera kita tindaklanjututi,” ujarnya.

Sekadar diketahui, tinta Pemilu di Indonesia bertujuan mencegah pemilih ganda. Hanya saja, tinta Pemilu selama ini dianggap kurang sehat, karena berbahan sintetis atau bukan berbahan nabati alamiah. Salah satu bahan sintetis yang digunakan untuk pembuatan tinta Pemilu adalah perak nitrat atau penggelap kulit.

Penggunaan perak nitrat ini, memang membantu pelekatan warna pada lapisan kuku dan kulit, tetapi beresiko bagi kesehatan. Selain menyebabkan iritasi pada kulit dan mata, bisa mempengaruhi sistem syaraf manusia, apalagi kalau terjilat ataupun dibuang sembarangan. Makanya, Badan Kesehatan Dunia atau WHO, membatasi kadar maksimal penggunaan senyawa perak nitrat sebesar 4 persen.

Disamping beresiko bagi kesehatan, tinta pemilu berbahan perak nitrat juga mahal harganya dibanding tinta pemilu berbahan dasar alami. Ini sudah terbukti dalam dua Pemilu berbeda. Dalam Pemilu Legislatif 5 April 2004, KPU menggunakan tinta Pemilu berbahan perak nitral dan sintetis. Harga tinta ini, satu botol ukuran 30 cc mencapai Rp27 ribu sampai Rp30 ribu. Itupun merupakan barang Impor.

Sedangkan dalam Pilpres Putaran I 5 Juli 2004, KPU mulai menggunakan tinta berbahan nabati alamia. Harga tinta ini jauh lebih murah. Untuk satu botol ukuran 40 CC, hanya Rp 19.750. Bayangkan, berapa penghematan yang dapat dilakukan negara. Selain hemat, tinta Pemilu berbahan nabati alamia, bukanlah produk impor melainkan berbahan kekayaan hayati Indonesia.

Soal tinta Pemilu berbahan nabati alamiah, bisa dibuat dari banyak tumbuhan. Khusus tinta pemilu yang berbahan baku gambir hasil temuan Unand dan Baristand Industri Padang, diyakini bisa tahan selama tiga hari. Kalau tinta Pemilu dari gambir ini digunakan lebih luas di Indonesia, tentu petani gambir yang 80 persen berada di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar, hidupnya akan sejahtera.

Setidaknya, para petani gambir di Kabupaten Limapuluh Kota, tidak lagi dipusingkan oleh ulah para tengkulak dan eksportir. Hanya saja, untuk menjadikan tinta berbahan baku gambir sebagai tinta Pemilu, tentu diperlukan kebijakan dari KPU. Paling tidak, keberanian itu diharapkan dimulai KPU daerah, seperti KPU Payakumbuh yang akan menggelar Pilwako tahun 2012.

Terkait hal tersebut, Kordinator Divisi Logistik KPU Payakumbuh Rika mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian, menjadikan tinta Pemilu berbahan baku gambir, sebagai tinta resmi Pilwako Payakumbuh 2012. "Kita masih melakukan kajian dan berkordinasi dengan KPU Sumbar atau KPU Pusat," ucapnya.

Kendati demikian, Rika yang satu-satunya srikandi di Komisioner KPU Payakumbuh mengatakan, sepanjang sesuai dengan aturan, pihak KPU memang sangat ingin memanfaatkan teknologi dan industri lokal yang sehat sekaligus ramah lingkungan, untuk kepentingan Pilwako 2012. Apalagi, kalau industri itu juga membantu ribuan petani. (***)

PAYAKUMBUH--MICOM: Jumlah daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilu kada) Kota Payakumbuh, Sumatra Barat, tahun ini sebanyak 83.071 orang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Hendrayani saat peluncuran DPS di aula Gedung Gambir Payakumbuh, Kamis (11/4) mengatakan, jumlah DPS tersebut akan diversifikasi dan dimutakhirkan sehingga berkemungkinan jumlahnya mengalami perubahan sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

"Namun perubahan tersebut biasanya tidak terlalu signifikan," ujarnya. Ia menambahkan, jumlah DPS tersebut menyusut dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Pemkot Payakumbuh.

"Hal itu biasa terjadi karena setelah pemutakhiran data oleh PPS dan PPDP, ditemukan sejumlah masyarakat yang pindah keluar Payakumbuh, meninggal atau diterima menjadi anggota Polisi/TNI," terangnya.

Menurutnya, DPS tersebut sejak Minggu (8/4) telah ditempelkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kelurahan di Payakumbuh.

"Masyarakat dapat melihat data tersebut di kelurahan. Kalau masih ada yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar, dapat menghubungi PPS agar dimasukkan dalam DPT nantinya," katanya.

Dia menambahkan, DPS tersebut juga disosialisasikan kepada partai politik, pasangan calon dan tokoh masyarakat yang ada di Payakumbuh.

"Peluncuran serta sosialisasi terhadap parpol dan pasangan calon dimaksudkan agar DPS tersebut bisa ditanggapi sehingga dapat dimutakhirkan kembali menjadi DPT. Jangan nanti setelah Pilkada selesai hal ini menjadi masalah," katanya. (Ant/OL-04)

Limapuluh Kota, Padek— Kecamatan Guguak, Kecamatan Harau dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari, mendominasi gelar juara sejumlah festival dalam Pekan Budaya Limapuluh Kota 2012. Bupati Alis Marajo, mengapresiasi ketiga kecamatan dan berharap, kecamatan lain juga menunjukkan prestasi tahun mendatang.

”Pekan Budaya adalah salah satu ajang penggalian budaya daerah. Kita berharap, nagari dan kecamatan, berperan aktif dalam ivent ini,” ujar Alis Marajo didampingi Kadisbudparpora Limapuluh Kota Zulhikmi, kemarin siang.

Kepala Bidang Kebudayaan Limapuluh Kota Nengsih didampingi Ketua Panitia Pekan Budaya 2012 Zarni Jameela menyebutkan, dalam pekan budaya tahun ini, Kecamatan Guguak, Harau dan Situjuah memang mendominasi gelar juara sejumlah festival. (selengkapnya lihat hasil lomba). (pl-1)

Payakumbuh, Padek—Kendati sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum, tapi 7 pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota Payakumbuh 2012-2017, ternyata belum melengkapi sejumlah persyaratan yang diperlukan saat pendaftaran.

Di antara persyaratan yang belum dilengkapi pasangan bakal calon adalah surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan surat keterangan telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Untuk surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit harus dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Tata Niaga. Saat ini, memang belum satupun bakal calon yang menyerahkan surat keterangan tersebut,” ujar Koordinator Divisi Teknis KPU Maknius AM ketika dikonfirmasi, Selasa (10/4) siang.

Sementara untuk surat keterangan telah menyerahkan LHKPN kepada KPK, menurut Maknius, sebagian bakal calon sudah menyerahkan, sebagian lainnya belum. ”Siapa-siapa orangnya, kami belum bisa menjelaskan karena proses verifikasi masih berlangsung,” ulas Maknius.

Selain belum menyerahkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dan surat keterangan telah menyerahkan LHKPN, pasangan bakal calon ternyata masih banyak yang belum menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terhitung 5 tahun terakhir dan bukti tidak terhutang pajak.

”Malahan, ada bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang belum menyerahkan legalisir ijazah, pas foto, bahkan foto copy KTP. Sebelum batas akhir penelitian dan verifikasi berakhir, persyaratan yang belum lengkap itu kita harapkan, dapat dipenuhi,” ucap Maknius.

Rekening Kampanye Belum Dilapor
Tidak hanya bakal calon wali kota dan wakil wali kota, partai politik atau gabungan partai politik ternyata juga belum memenuhi sejumlah persyaratan yang diminta KPU. Seperti, surat keputusan partai politik tentang mekanisme penjaringan bakal calon.

”Mekanisme penjaringan bakal calon yang berlaku di partai politik, harus disampaikan kepada kita di KPU. Tapi sejauh ini, belum ada partai politik yang menyerahkan surat keputusan tentang mekanisme penjaringan bakal calon tersebut,” ujar Maknius AM.

Koordinator Divisi Sosialiasi KPU Yuzalmon menambahkan, partai politik atau gabungan partai politik juga belum menyerahkan, surat keputusan tim kampanye, rekening khusus dana kampanye, dan visi-misi pasangan calon. ”Khusus rekening dana kampanye, harus segera dilaporkan. Biar arus masuk-keluar dana kampanye, dapat diketahui publik,” ucap Yuzalmon.

Sementara, untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur perseorangan yang belum mengantongi dukungan memenuhi persyaratan, diberi tenggat menyerahkan dukungan tambahan, Rabu (11/4) ini ke KPU.

”Kalau tak dipenuhi sesuai jumlah persyaratan, maka bakal calon independen, berpeluang bye-bye. Tapi saat dikonfirmasi, kedua pasang bakal calon perseorangan, sepertinya akan menyerahkan dukungan tambahan besok (hari ini),” ujar Yuzalmon. (frv)

Payakumbuh, Padek—Sebanyak 10 kelurahan penghasilan makanan ringan dan makanan tradisional di Payakumuh, diplot sebagai Kampung BNI. Sepuluh kelurahan itu, terdiri dari 4 kelurahan sentral dan 6 kelurahan pendamping. Empat kelurahan sentral adalah Bulakan Balai Kandi,Kubu Gadang, Payolansek dan Talang.

”Sedangkan enam kelurahan pendamping adalah Tanjuanggadang, Tanjuang-pauah, Padangtingggi, Padangdata, Piliang dan Padang-tangah,” ujar tiga aktivis Komunitas Harapan Nagari Luak Nan Bungsu, yakni Faisal, Iresa Kurnia dan Ronny SR saat berkunjung ke kantor perwakilan Padang Ekspres, pekan lalu.

Komunitas Harapan Nagari Luak Nan Bungsu adalah komunitas nonpolitik yang dipercaya BNI, sebagai fasilitator pembentukan Kampung BNI. ”Lewat Kampung BNI, pelaku UMKM makanan ringan dan makanan tradisional pada 10 kelurahan, akan mendapat kredit lunak dari BNI,” ucap Iresa Kurnia.

Saat ini, tim pembentukan Kampung BNI tengah memfasilitasi, kehadiran kelompok-kelompok pelaku UMKM makanan ringan dan makanan tradisional pada 10 kelurahan. ”Setelah pembentukan kelompok, baru dipersiapkan pembentukan kampung BNI,” imbuh Faisal. (frv)

Sebagai sentra tuna diwilayah barat Indonesia, Sumbar juga sebagai sentra pengolahan produksi perikanan.

PADANG, Jaringnews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sharif C. Sutardjo, menyerahkan bantuan sebesar Rp 34,3 miliar bagi pengembangan perikanan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

"Bantuan tersebut dapat dimaksimalkan untuk pengembangan sektor perikanan di wilayah Sumbar ini," kata Sharif saat menghadiri acara Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Perikanan (GEMPITA) Regional Wilayah Sumatera di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Padang, Sumatera Barat, hari ini (10/4).

Bantuan pemerintah tersebut diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), juga kepada sejumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Dalam keterangan resmi KKP hari ini (10/4), rincian bantuan dimaksud adalah, Rp 2,107 diserahkana kepada Provinsi Sumbar, Kota Padang senilai Rp 4,37 miliar, Kab. Tanah Datar Rp 576 juta, Kab. Pesisir Selatan Rp 8,9 miliar, Kab. Pasaman Barat Rp 1,95 miliar, Kota Payakumbuh Rp 688 juta, Kab. Mentawai Rp 2,95 miliar, Kab. Padang Pariaman Rp 2,17 miliar, Kota Pariaman Rp 660 juta, Kab. Agam Rp 7,19 miliar, Kab. 50 Kota Rp 325 juta, Kab. Dharmasraya Rp 325 juta, Kab. Solok Rp 585 juta, Kab. Solok Selatan Rp 260 juta, Kab. Sijungjung Rp 325 juta, Kota Bukit Tinggi Rp 325juta, Kota Sawah Lunto Rp 260 juta, Kota Padang Panjang Rp 260 juta, dan untuk Pesantren senilai 150 juta.

Selain itu, KKP juga menyerahkan bantuan lain berupa kapal, peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap dan budidaya, peralatan pengolahan hasil perikanan, pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT), solar package dealer nelayan (SPDN), pabrik es, mini cold storage, excavator, karamba jaring apung, model usaha berbasis kelompok masyarakat, beasiswa pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan beberapa jenis bantuan lainnya.

Tak hanya itu, diserahkan juga 300 Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan, 25.000 kartu nelayan, sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) diwakili UPR Kota Padang, dan Sertifikat HACCP kepada perusahaan pengolahan tuna.

Sharif menyebut, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir dibutuhkan dalam mendukung produksi perikanan tangkap di Sumbar, khususnya komoditi Tuna, Tongkol, dan Cakalang (TTC).

"Sebagai sentra tuna diwilayah barat Indonesia, Sumbar juga sebagai sentra pengolahan produksi perikanan serta kawasan minapolitan di PPS Bungus merujuk Perpres Nomor 28 tahun 2008. Pelabuhan ini merupakan salah satu di antara lima lokasi program percontohan terkait dengan komoditas unggulan untuk perikanan tangkap," terang Sharif.

Lokasi lainnya terletak di PPS Nizam Zaman, PPN Pelabuhan Ratu, PPS Bitung dan PPN Ambon. Melalui penetapan lokasi tersebut KKP menargetkan dapat menaikkan produksi tuna pada tahun ini sebesar 75,12 ribu ton kemudian pada tahun 2014 dapat melonjak hingga mencapai 87,84 ribu ton.