KPU Klaim tak Ada Pemilih Ganda
Payakumbuh, Padek—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh mengklaim, tidak ada data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilwako 2012.
”Tidak ada pemilih ganda dalam DPT. Kita sudah crosschek, tidak ditemukan data ganda,” ujar Ketua KPU Hendra Yani ketika menghubungi Padang Ekspres, Rabu (11/7) sore.
Beberapa jam sebelumnya, Hendra Yani didampingi Kordinator Divisi Sosialisasi KPU Yuzalmon dan Kordinator Divisi Logistik KPU Rika, berkali-kali menegaskan kepada wartawan, bahwa KPU siap adu data dengan pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon, terkait data pemilih. ”KPU siap dikritik, KPU siap untuk adu data,” tegas mereka.
KPU Payakumbuh menanggapi serius persoalan dugaan pemilih ganda dalam DPT, sebagaimana disampaikan sejumlah calon wali dan wakil wali kota (baca Padek, Rabu 11/7). Saking seriusnya, agenda rapat KPU dengan tim kampanye pasangan calon soal penyampaian dana kampanye pada Rabu siang, lebih banyak mengupas masalah pemilih ganda dalam DPT.
”Kita tadi diundang untuk membahas pelaporan dana kampanye, tapi dalam pembicaraan, lebih banyak membahas tentang DPT yang diberitakan Padang Ekspres,” ujar seorang tim kampanye pasangan calon, selepas rapat bersama KPU. Rapat tersebut juga diikuti Ketua Panwaslu Payakumbuh Yusril Yazid.
Selepas rapat, Ketua KPU Hendra Yani mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mengingatkan KPU, terhadap persoalan data pemilih. ”Kita tidak mendeskreditkan pasangan calon manapun, terhadap shock teraphy hari ini. Kita malah berterimakasih, karena ini akan mengakuratkan data pemilu,” ujar Hendra.
Sementara, Koordinator Divisi Sosialiasi KPU Yulzamon menyebut, persoalan pemilih ganda dalam DPT perlu dipilah. ”Bisa saja pemilih ganda itu terjadi karena secara administratif namanya sama. Tapi perlu juga dichek alamatnya dan nomor induk kependudukannya,” kata Yuzalmon.
Bila ditemukan pemilih dengan nama, alamat dan nomor induk kependudukan yang sama, Yuzalmon yakin, jumlahnya tidak banyak. ”Bisa saja itu terjadi karena dulu dia tinggal di tempat lama, sekarang tinggal di tempat baru. Tapi kita yakin, jumlahnya tidak banyak,” sebut Yuzalmon.
Walau demikian, magister ilmu politik jebolan Universitas Indonesia ini, tetap mengingatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). ”Apabila menemukan data ganda, hanya boleh memberikan satu surat panggilan model C6,” ujarnya.
Sementara terhadap pemilih, apabila memperoleh dua surat panggilan atau kartu pemilih, KPU meminta menggunakan kejujuran. ”Tolong dikembalikan satunya lagi kepada petugas. Jangan sekali-kali menggunakan hak pilih lebih dari satu. Sebab ini juga bisa merugikan yang bersangkutan,” ujar Yuzalmon.
Lantas, bagaimana dengan warga yang sudah meninggal tapi masih masuk dalam DPT, seperti ditemukan pada sejumlah kelurahan? Ketua KPU Hendra Yani menyebut, jumlah warga yang sudah meninggal tapi masuk dalam DPT, diperkirakan tidak sampai 60 orang.
”Warga yang meninggal tapi masih masuk dalam DPT terjadi karena mereka meninggal setelah DPT ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, DPT tidak bisa diutak-atik lagi. Walau demikian, untuk yang meninggal, kita pastikan tidak akan memperoleh lagi model C-6 atau kartu pemilih,” ujar Hendra.
Setelah memberi keterangan di hadapan wartawan dan tim kampanye Mulyadi Afmar, KPU berencana mengikutsertakan Mulyadi memberi keterangan pers, untuk mengklarifikasi data yang disampaikan diPadang Ekspres sekaligus meng-croschek dengan data pada KPU. ”Pak Haji Mul akan datang, tunggu sebentar,” kata Roy, ketua tim kampanye Mulyadi Afmar.
Tidak lama berselang, Mulyadi Afmar memang datang bersama staf kampanyenya bidang Teknologi Informasi. ”Data yang saya sampaikan, merupakan data hasil kerja kawan-kawan di IT. Karena kita dari independen, kita tentu lebih banyak bersentuhan langsung dengan data dan KTP warga. Saya siap berikan datanya,” ujar Mulyadi.
Konsultan bidang lingkungan hidup itu menceritakan, saat mengumpulkan dukungan untuk maju dari jalur independen tempo hari, pihaknya mendapat banyak dukungan dan foto copy KTP warga. Tapi karena calon independen ada dua, yakni Mulyadi dan Desra, dukungan Mulyadi dan Desra yang sama nomor KTP-nya, langsung saja dinyatakan ganda oleh KPU.
”Atas kondisi itulah, saya minta staf di IT, mengkroschek nomor KTP atau NIK pada DPT. Apakah ada pula data yang sama atau ganda? Dari hasil pengecekan itulah, kita menemukan hampir 1.200 data ganda di luar Kecamatan Payakumbuh Barat. Kita sudah tahu sejak seminggu lalu, namun baru kita publish, saat Padang Ekspres menghubungi tadi malam. Saya tak menyangka, beritanya akan headline seperti hari ini,” ujar Mulyadi.
Ketua Ikatan Alumni SMAN 1 Payakumbuh (Ikesma) ini kemudian menyerahkan data hasil pencarian stafnya kepada KPU, untuk dicroschek ulang. ”Saya, mengumpulkan data yang kemudian dipublish media-massa, semata-mata untuk mengingatkan kita, akan pentingnya persoalan data pemilih dalam pemilihan wali kota, dan pentingnya membangun sistem administrasi kependudukan yang bagus,” ujar Mulyadi.
Data dugaan pemilih double dalam DPT yang disampaikan Mulyadi dan sejumlah calon wali kota maupun calon wakil wali kota, diyakin kalangan aktifis LSM, benar adanya. ”Saya yakin, pemilih ganda itu masih ada,” kata Ketua I Forum Masyarakat Peduli Payakumbuh Sevindrajuta di kantor Padang Ekspres, Rabu sore.
Malahan, sebut Sevindrajuta, ada pemilih yang dulu tidak sempat masuk pendataan, tapi sekarang dapat kartu pemilih. ”Di rumah saya misalnya, pemilih yang tinggal sekarang cuma 3 orang, tapi kita dapat 6 kartu. Adek saya yang tidak di rumah, juga masih dapat,” kata Sevindrajuta.
Terlepas dari itu semua, persoalan data pemilih yang disampaikan sebelum pemungutan suara, dinilai Sevindrajurta, merupakan sesuatu yang tidak perlu dicemaskan. ”Sebaliknya, itu akan menjadi cemeti bagi banyak pihak, agar tidak terjadi pemilih yang nyoblos dua kali atau persoalan data pemilih, setelah pemungutan suara,” ujar Sevindrajuta. (*)
Share this Article on : Share
__________________________________________________________________________