Infrastruktur SDA Terbengkalai

Padang, Padek—Pembangunan infrastuktur sumber daya air yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumbar di tahun 2011, terkendala di delapan daerah. Delapan daerah itu adalah Kabupaten Limapuluh Kota, Agam, Padangpariaman, Pesisir Selatan, Tanahdatar, Sijunjung, Kota Solok dan Padang.

“Kendala pembangunan terkait persoalan ganti rugi lahan. Karena itu, dituntut peran pimpinan daerah mempercepat penyelesaian ganti rugi lahan, agar pembangunan infrastruktur sumber daya air segera tuntas,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno akhir pekan lalu.

Pembangunan infrastruktur yang terkendala itu Bendungan Batang Dareh di Kecamatan Situjuh Lima Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, pada tahun 2011 tidak dapat dilakukan akibat masyarakat belum mengizinkan lahannya dipakai sebelum ada kepastian ganti rugi.

Kemudian, pembangunan irigasi Simarasok di Kabupaten Agam, belum ada persetujuan dari masyarakat walau telah teken kontrak tahun 2011 lalu. Lalu, pembebasan lahan untuk pembangunan irigasi Anai di Kecamatan Sintuak, Kabupaten Padangpariaman bermasalah karena bersengketa dengan sesama kaum, sehingga tidak bisa dibayarkan.

Pembangunan irigasi Lubukbuaya di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dana pembebasan lahan belum sepenuhnya dianggarkan pada tahun anggaran 2011. Selanjutnya, proses negosiasi pembebasan lahan irigasi Batang Sinamar, Kecamatan Lintaubuo Utara, Tanahdatar dan pembangunan air baku Batang Karimo, Sijunjung di hutan lindung, proses ganti ruginya belum selesai.

Terkendalanya pembangunan infrastruktur sumber daya air karena permintaan ganti rugi untuk pembebasan lahan untuk air baku Batang Sumani, Kota Solok pada lokasi intake dan jalur pipa yang dianjurkan tidak wajar, proses ganti rugi untuk pembebasan lahan air baku Tanah Taban Kota Padang belum ada kesepakatan dengan masyarakat. “Semuanya terkendala akibat pembebasan lahan yang belum diselesaikan oleh pemerintah setempat,” ujarnya.

Selain itu, kata Irwan, sesuai Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar tahun 2012, Pemprov Sumbar akan melaksanakan program strategis yang terdiri dari; pembangunan jalan tol Padang-Riau, melalui penyusunan detail engeneering design (DED), Amdal, studi kelayakan dan rencana tata ruang.

Program strategis lainnya adalah program peningkatan produksi dan mutu pertanian secara berkelanjutan, program pengembangan satu petani satu sapi, pembangunan kereta api bandara, pembangunan shortcut Padang-Solok, rehabilitasi hutan dan lahan, jaminan kesehatan daerah, gerakan pensejahteraan petani/nelayan terpadu, program terpadu gerakan pensejahteraan petani, pengembangan tanaman kakao rakyat, pensejahteraan ekonomi masyarakat pesisir dan pembangunan Masjid Raya.

“Untuk menjamin kesukseskan program- program strategis tersebut, diminta kepada SKPD terkait mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan SKPD di pemkab/pemko. Kepada bupati dan wali kota juga diminta dukungannya membantu pelaksanaan program ini,” imbaunya.

Kepala Dinas Penggelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemprov Sumbar, Ali Musri menambahkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di 8 daerah itu, Gubernur telah mengadakan pertemuan dengan 8 delapan kepala daerah tersebut. ”Semakin cepat pembebasan lahannya, pembangunan infrastruktur segera dituntaskan,” ujarnya. (ayu/bis)

Share this Article on : Share

__________________________________________________________________________