Situjuahlimo Terbanyak, Akabiluru Nihil
Limapuluhkota, Padek—Program Pembangunan Infrasturktur Perdesaan (PPIP) dengan anggaran Rp 14, 250 miliar untuk 57 desa atau nagari sasaran akan direalisasikan September mendatang. Desa atau nagari sasaran terbanyak yaitu Kecamatan Situjuah Limonagari dengan 20 dari 57 sasaran. Sementara Kecamatan Akabiluru tidak satupun disentuh program PPIP tahun ini.
Program tersebut merupakan program pusat untuk daerah menggunakan APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses kesehatan keluarga miskin. Perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, titian, drainase, tambatan perahu dan sanitasi di masing-masing nagari yang membutuhkan.
Namun sayangnya pada program tahun ini sesuai dengan Keputusan Mentri Pekerjaan Umum Repoblik Indonesia nomor 3/KPTS/M/2012 tentang penetapan desa sasaran program pembangunan infrastruktur perdesaaan tahun 2012 sasaran dalam daftar yang ada tidak satupun mencantumkan sasaran dari Kecamatan Akabiluru. Artinya satu kecamatan tidak akan menikmati program tersebut dari 13 kecamatan yang ada di Limapuluh Kota.
Ketua DPRD kabupaten Limapuluh Kota, Darmansyahladi, mengaku belum melihat surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto tersebut untuk Limapuluh Kota. Namun politisi Demokrat Limapuluh Kota itu, mengatakan, jika memang Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan sasaran terbanyak sangat tidak sesuai dengan yang diusulkan.
”Saya belum melihat keputusan tersebut, namun setahu saya tidak seperti itu. Apa betul yang Kecamatan Situjuah Limonagari menjadi sasaran terbanyak dan kecamatan Akabiluru tidak satupun,” ungkap Darman Syahladi, kepada Padang Ekspres, kemarin.
Imformasi yang diperoleh Padang Ekspres menyebutkan, Desa sasaran PPIP tahun 2012 antara lain, Kecamatan Payakumbuh 1 sasaran, Luak 6 sasaran, Lareh Sago Halaban 10 sasaran, Situjuah Limonagari 20 sasaran, Harau 6 sasaran, Guguak 1 sasaran, Mungka 1 sasaran, Suliki 2 sasaran, Bukikbarisan 3 sasaran Gunuang Omeh 4 sasaran, Kapur IX 1 sasaran, Pangkalan Koto Baru 2 sasaran. Sementara kecamatan Akabiluru tidak tidak terdapat dalam daftar sasaran.
”Sebelum kita melaksanakan kegiatan menjelang September mendatang, kita akan panggil para penerima dulu. Kemudian dananya akan dikucurkan secara bertahap,” terang Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Limapuluh Kota, Efri Novit di kantornya setelah menjemput program pusat tersebut ke Batam, Provinsi Riau Kepelauan, beberapa waktu lalu.
Pesismistis Berlanjut
Jika benar demikian adanya, tokoh masyarakat Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan pesimistis dengan kelanjutan program nasional tersebut. Sebab menurutnya program ini terkesan politis. ”Kemungkinan akan kelanjutan program PPIP saya masih ragu, sebab akan terkontaminasi politis,” ujarnya.
Aktivis Peduli Luak Limopuluah Yudilfan Habib menilai hal tersebut mungkin ada kekeliruan. Masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan demi keadilan pemerataan pembangunan. ”Mungkin hal itu ada kekeliruan, sehingga kita suport ketua DPRD atau pemerintah Kabupaten untuk melakukan perubahan demi keadilan pembangunan dan pemerataan. Ketua DPRD tidak perlu ragu menyampaikan kembali ke pusat, jika memang tidak satupun kecamatan Akabiluru tersentuh program tersebut,” ujarnya. (fdl)
Share this Article on : Share
__________________________________________________________________________