Pasangan Desra-Fitma Indrayani yang akan maju pada pemilihan Wali Kota Payakumbuh, Sumatera Barat mengaku dizalimi berbagai pihak.

Hal itu disampaikan pasangan itu saat mendaftar ke KPU setempat, Kamis (5/4/2012).

"Kami mendapat informasi dari tim di lapangan bahwa banyak pihak yang menghembuskan isu-isu negatif tentang kami. Ada yang mengatakan kami 'pecah kongsi', bahkan ada yang mengatakan kami sudah pasti tidak lolos karena tidak memenuhi syarat dukungan," kata Desra saat menggelar jumpa pers usai mendaftar.

Menurut dia, isu yang dihembuskan itu adalah bohong. Dia memastikan hubungannya dengan Fitma sebagai calon wakil wali kota tidak ada masalah.

"Sebelum memutuskan menjadi pasangan calon kami telah membahas visi misi, setelah itu kami menandatangani MoU untuk berkomitmen menjalankan visi misi ini. Jadi bohong kalau kami 'pecah kongsi'," katanya.

Terkait dukungan yang belum mencukupi, Desra mengatakan pihaknya telah mencari tambahan dukungan dari masyarakat. "Kita menggunakan tim yang baru untuk mendatangi masyarakat dari pintu ke pintu meminta dukungan," katanya.

Dia menambahkan, jika KPU Payakumbuh sebagai penyelenggara jujur dalam melaksanakan verifikasi berkas dukungan, maka mereka optimistis bakal lolos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota periode 2012-2017.

"Kita benar-benar berharap penyelenggara pilkada melaksanakan tugas dengan jujur dan profesional," kata Desra.

Pasangan Desra-Fitma yang maju melalui jalur perseorangan diantar puluhan relawannya yang berasal dari lima kecamatan di Payakumbuh. Mereka diterima lima komisioner KPU Payakumbuh dan sejumlah tenaga sekretariat.

Setelah verifikasi awal, KPU Kota Payakumbuh menyatakan pasangan itu memenuhi persyaratan dan pendaftarannya dapat diterima. (Fat/At)

Ini kabar baik bagi ribuan petani gambir (Uncaria gambir Roxb) di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Di tengah harga gambir yang fluktuatif bahkan sering terpuruk di titik nadir, Universitas Andalas bersama Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang, telah melakukan uji coba pembuatan tinta Pemilu berbahan baku gambir.

DATA yang dihimpun Padang Ekspres, Universitas Andalas melalui Program Kreatifitas Mahasiswa Penerapan Teknologi, telah melakukan penelitian pembuatan tinta Pemilu dari gambir sejak tahun 2008. Sayang, penelitian yang dilakukan empat mahasiswa Farmasi Fakultas MIPA di bawah bimbingan Prof Dr Amri Bakhtiar MS DESS Apt itu, belum terpublikasi luas di media-massa.

Belakangan, Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang yang berada langsung di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, juga memperkenalkan tinta Pemilu berbahan dasar gambir kepada Bappeda Sumbar, Unand, Disperindag Sumbar, dan KPU. Dengan harapan, tinta gambir dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pilwako Payakumbuh 2012.

”Ketua kami Hendra Yani sedang berada di Padang, ada sosialiasi tinta Pemilu berbahan dasar gambir,” begitu informasi awal yang didapat Padang Ekspres dari Kordinator Divisi Teknis KPU Payakumbuh Maknius AM, pekan lalu. Informasi itu semakin dipertegas Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo, dalam pidato peringatan hari jadi Limapuluh Kota ke-171, Jumat (13/4).

Menurut Alis Marajo, Kabupaten Limapuluh Kota merupakan daerah penghasil gambir terbesar di Indonesia, namun harga komoditas ini selalu berfluktuasi dan tata niaga gambir selalu merugikan petani. Karena itu diperlukan sentuhan dan intervensi dari pemerintah tingkat atas.

”Selain intervensi pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama Unand juga berupaya menciptakan peluang pasar gambir yang lebih luas. Saat ini, ada secercah harapan untuk menjadikan getah gambir sebagai bahan baku tinta Pemilu dan tinta stempel yang telah mendapat rekomendasi dari Ditjen Industri Kecil dan Menengah,” sebut Alis Marajo.

Menurut bupati pilihan rakyat tersebut, pemerintah Limapuluh Kota telah diminta Ditjen Industrik Kecil dan Menengah, memfasilitasi terwujudnya sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk tinta Pemilu berbahan baku gambir. ”Insya Allah, hal ini akan segera kita tindaklanjututi,” ujarnya.

Sekadar diketahui, tinta Pemilu di Indonesia bertujuan mencegah pemilih ganda. Hanya saja, tinta Pemilu selama ini dianggap kurang sehat, karena berbahan sintetis atau bukan berbahan nabati alamiah. Salah satu bahan sintetis yang digunakan untuk pembuatan tinta Pemilu adalah perak nitrat atau penggelap kulit.

Penggunaan perak nitrat ini, memang membantu pelekatan warna pada lapisan kuku dan kulit, tetapi beresiko bagi kesehatan. Selain menyebabkan iritasi pada kulit dan mata, bisa mempengaruhi sistem syaraf manusia, apalagi kalau terjilat ataupun dibuang sembarangan. Makanya, Badan Kesehatan Dunia atau WHO, membatasi kadar maksimal penggunaan senyawa perak nitrat sebesar 4 persen.

Disamping beresiko bagi kesehatan, tinta pemilu berbahan perak nitrat juga mahal harganya dibanding tinta pemilu berbahan dasar alami. Ini sudah terbukti dalam dua Pemilu berbeda. Dalam Pemilu Legislatif 5 April 2004, KPU menggunakan tinta Pemilu berbahan perak nitral dan sintetis. Harga tinta ini, satu botol ukuran 30 cc mencapai Rp27 ribu sampai Rp30 ribu. Itupun merupakan barang Impor.

Sedangkan dalam Pilpres Putaran I 5 Juli 2004, KPU mulai menggunakan tinta berbahan nabati alamia. Harga tinta ini jauh lebih murah. Untuk satu botol ukuran 40 CC, hanya Rp 19.750. Bayangkan, berapa penghematan yang dapat dilakukan negara. Selain hemat, tinta Pemilu berbahan nabati alamia, bukanlah produk impor melainkan berbahan kekayaan hayati Indonesia.

Soal tinta Pemilu berbahan nabati alamiah, bisa dibuat dari banyak tumbuhan. Khusus tinta pemilu yang berbahan baku gambir hasil temuan Unand dan Baristand Industri Padang, diyakini bisa tahan selama tiga hari. Kalau tinta Pemilu dari gambir ini digunakan lebih luas di Indonesia, tentu petani gambir yang 80 persen berada di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar, hidupnya akan sejahtera.

Setidaknya, para petani gambir di Kabupaten Limapuluh Kota, tidak lagi dipusingkan oleh ulah para tengkulak dan eksportir. Hanya saja, untuk menjadikan tinta berbahan baku gambir sebagai tinta Pemilu, tentu diperlukan kebijakan dari KPU. Paling tidak, keberanian itu diharapkan dimulai KPU daerah, seperti KPU Payakumbuh yang akan menggelar Pilwako tahun 2012.

Terkait hal tersebut, Kordinator Divisi Logistik KPU Payakumbuh Rika mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian, menjadikan tinta Pemilu berbahan baku gambir, sebagai tinta resmi Pilwako Payakumbuh 2012. "Kita masih melakukan kajian dan berkordinasi dengan KPU Sumbar atau KPU Pusat," ucapnya.

Kendati demikian, Rika yang satu-satunya srikandi di Komisioner KPU Payakumbuh mengatakan, sepanjang sesuai dengan aturan, pihak KPU memang sangat ingin memanfaatkan teknologi dan industri lokal yang sehat sekaligus ramah lingkungan, untuk kepentingan Pilwako 2012. Apalagi, kalau industri itu juga membantu ribuan petani. (***)

PAYAKUMBUH--MICOM: Jumlah daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilu kada) Kota Payakumbuh, Sumatra Barat, tahun ini sebanyak 83.071 orang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Hendrayani saat peluncuran DPS di aula Gedung Gambir Payakumbuh, Kamis (11/4) mengatakan, jumlah DPS tersebut akan diversifikasi dan dimutakhirkan sehingga berkemungkinan jumlahnya mengalami perubahan sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

"Namun perubahan tersebut biasanya tidak terlalu signifikan," ujarnya. Ia menambahkan, jumlah DPS tersebut menyusut dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Pemkot Payakumbuh.

"Hal itu biasa terjadi karena setelah pemutakhiran data oleh PPS dan PPDP, ditemukan sejumlah masyarakat yang pindah keluar Payakumbuh, meninggal atau diterima menjadi anggota Polisi/TNI," terangnya.

Menurutnya, DPS tersebut sejak Minggu (8/4) telah ditempelkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kelurahan di Payakumbuh.

"Masyarakat dapat melihat data tersebut di kelurahan. Kalau masih ada yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar, dapat menghubungi PPS agar dimasukkan dalam DPT nantinya," katanya.

Dia menambahkan, DPS tersebut juga disosialisasikan kepada partai politik, pasangan calon dan tokoh masyarakat yang ada di Payakumbuh.

"Peluncuran serta sosialisasi terhadap parpol dan pasangan calon dimaksudkan agar DPS tersebut bisa ditanggapi sehingga dapat dimutakhirkan kembali menjadi DPT. Jangan nanti setelah Pilkada selesai hal ini menjadi masalah," katanya. (Ant/OL-04)

Limapuluh Kota, Padek— Kecamatan Guguak, Kecamatan Harau dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari, mendominasi gelar juara sejumlah festival dalam Pekan Budaya Limapuluh Kota 2012. Bupati Alis Marajo, mengapresiasi ketiga kecamatan dan berharap, kecamatan lain juga menunjukkan prestasi tahun mendatang.

”Pekan Budaya adalah salah satu ajang penggalian budaya daerah. Kita berharap, nagari dan kecamatan, berperan aktif dalam ivent ini,” ujar Alis Marajo didampingi Kadisbudparpora Limapuluh Kota Zulhikmi, kemarin siang.

Kepala Bidang Kebudayaan Limapuluh Kota Nengsih didampingi Ketua Panitia Pekan Budaya 2012 Zarni Jameela menyebutkan, dalam pekan budaya tahun ini, Kecamatan Guguak, Harau dan Situjuah memang mendominasi gelar juara sejumlah festival. (selengkapnya lihat hasil lomba). (pl-1)

Payakumbuh, Padek—Kendati sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum, tapi 7 pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota Payakumbuh 2012-2017, ternyata belum melengkapi sejumlah persyaratan yang diperlukan saat pendaftaran.

Di antara persyaratan yang belum dilengkapi pasangan bakal calon adalah surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan surat keterangan telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Untuk surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit harus dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Tata Niaga. Saat ini, memang belum satupun bakal calon yang menyerahkan surat keterangan tersebut,” ujar Koordinator Divisi Teknis KPU Maknius AM ketika dikonfirmasi, Selasa (10/4) siang.

Sementara untuk surat keterangan telah menyerahkan LHKPN kepada KPK, menurut Maknius, sebagian bakal calon sudah menyerahkan, sebagian lainnya belum. ”Siapa-siapa orangnya, kami belum bisa menjelaskan karena proses verifikasi masih berlangsung,” ulas Maknius.

Selain belum menyerahkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dan surat keterangan telah menyerahkan LHKPN, pasangan bakal calon ternyata masih banyak yang belum menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terhitung 5 tahun terakhir dan bukti tidak terhutang pajak.

”Malahan, ada bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang belum menyerahkan legalisir ijazah, pas foto, bahkan foto copy KTP. Sebelum batas akhir penelitian dan verifikasi berakhir, persyaratan yang belum lengkap itu kita harapkan, dapat dipenuhi,” ucap Maknius.

Rekening Kampanye Belum Dilapor
Tidak hanya bakal calon wali kota dan wakil wali kota, partai politik atau gabungan partai politik ternyata juga belum memenuhi sejumlah persyaratan yang diminta KPU. Seperti, surat keputusan partai politik tentang mekanisme penjaringan bakal calon.

”Mekanisme penjaringan bakal calon yang berlaku di partai politik, harus disampaikan kepada kita di KPU. Tapi sejauh ini, belum ada partai politik yang menyerahkan surat keputusan tentang mekanisme penjaringan bakal calon tersebut,” ujar Maknius AM.

Koordinator Divisi Sosialiasi KPU Yuzalmon menambahkan, partai politik atau gabungan partai politik juga belum menyerahkan, surat keputusan tim kampanye, rekening khusus dana kampanye, dan visi-misi pasangan calon. ”Khusus rekening dana kampanye, harus segera dilaporkan. Biar arus masuk-keluar dana kampanye, dapat diketahui publik,” ucap Yuzalmon.

Sementara, untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur perseorangan yang belum mengantongi dukungan memenuhi persyaratan, diberi tenggat menyerahkan dukungan tambahan, Rabu (11/4) ini ke KPU.

”Kalau tak dipenuhi sesuai jumlah persyaratan, maka bakal calon independen, berpeluang bye-bye. Tapi saat dikonfirmasi, kedua pasang bakal calon perseorangan, sepertinya akan menyerahkan dukungan tambahan besok (hari ini),” ujar Yuzalmon. (frv)

Payakumbuh, Padek—Sebanyak 10 kelurahan penghasilan makanan ringan dan makanan tradisional di Payakumuh, diplot sebagai Kampung BNI. Sepuluh kelurahan itu, terdiri dari 4 kelurahan sentral dan 6 kelurahan pendamping. Empat kelurahan sentral adalah Bulakan Balai Kandi,Kubu Gadang, Payolansek dan Talang.

”Sedangkan enam kelurahan pendamping adalah Tanjuanggadang, Tanjuang-pauah, Padangtingggi, Padangdata, Piliang dan Padang-tangah,” ujar tiga aktivis Komunitas Harapan Nagari Luak Nan Bungsu, yakni Faisal, Iresa Kurnia dan Ronny SR saat berkunjung ke kantor perwakilan Padang Ekspres, pekan lalu.

Komunitas Harapan Nagari Luak Nan Bungsu adalah komunitas nonpolitik yang dipercaya BNI, sebagai fasilitator pembentukan Kampung BNI. ”Lewat Kampung BNI, pelaku UMKM makanan ringan dan makanan tradisional pada 10 kelurahan, akan mendapat kredit lunak dari BNI,” ucap Iresa Kurnia.

Saat ini, tim pembentukan Kampung BNI tengah memfasilitasi, kehadiran kelompok-kelompok pelaku UMKM makanan ringan dan makanan tradisional pada 10 kelurahan. ”Setelah pembentukan kelompok, baru dipersiapkan pembentukan kampung BNI,” imbuh Faisal. (frv)

Sebagai sentra tuna diwilayah barat Indonesia, Sumbar juga sebagai sentra pengolahan produksi perikanan.

PADANG, Jaringnews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sharif C. Sutardjo, menyerahkan bantuan sebesar Rp 34,3 miliar bagi pengembangan perikanan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

"Bantuan tersebut dapat dimaksimalkan untuk pengembangan sektor perikanan di wilayah Sumbar ini," kata Sharif saat menghadiri acara Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Perikanan (GEMPITA) Regional Wilayah Sumatera di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Padang, Sumatera Barat, hari ini (10/4).

Bantuan pemerintah tersebut diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), juga kepada sejumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Dalam keterangan resmi KKP hari ini (10/4), rincian bantuan dimaksud adalah, Rp 2,107 diserahkana kepada Provinsi Sumbar, Kota Padang senilai Rp 4,37 miliar, Kab. Tanah Datar Rp 576 juta, Kab. Pesisir Selatan Rp 8,9 miliar, Kab. Pasaman Barat Rp 1,95 miliar, Kota Payakumbuh Rp 688 juta, Kab. Mentawai Rp 2,95 miliar, Kab. Padang Pariaman Rp 2,17 miliar, Kota Pariaman Rp 660 juta, Kab. Agam Rp 7,19 miliar, Kab. 50 Kota Rp 325 juta, Kab. Dharmasraya Rp 325 juta, Kab. Solok Rp 585 juta, Kab. Solok Selatan Rp 260 juta, Kab. Sijungjung Rp 325 juta, Kota Bukit Tinggi Rp 325juta, Kota Sawah Lunto Rp 260 juta, Kota Padang Panjang Rp 260 juta, dan untuk Pesantren senilai 150 juta.

Selain itu, KKP juga menyerahkan bantuan lain berupa kapal, peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap dan budidaya, peralatan pengolahan hasil perikanan, pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT), solar package dealer nelayan (SPDN), pabrik es, mini cold storage, excavator, karamba jaring apung, model usaha berbasis kelompok masyarakat, beasiswa pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan beberapa jenis bantuan lainnya.

Tak hanya itu, diserahkan juga 300 Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan, 25.000 kartu nelayan, sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) diwakili UPR Kota Padang, dan Sertifikat HACCP kepada perusahaan pengolahan tuna.

Sharif menyebut, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir dibutuhkan dalam mendukung produksi perikanan tangkap di Sumbar, khususnya komoditi Tuna, Tongkol, dan Cakalang (TTC).

"Sebagai sentra tuna diwilayah barat Indonesia, Sumbar juga sebagai sentra pengolahan produksi perikanan serta kawasan minapolitan di PPS Bungus merujuk Perpres Nomor 28 tahun 2008. Pelabuhan ini merupakan salah satu di antara lima lokasi program percontohan terkait dengan komoditas unggulan untuk perikanan tangkap," terang Sharif.

Lokasi lainnya terletak di PPS Nizam Zaman, PPN Pelabuhan Ratu, PPS Bitung dan PPN Ambon. Melalui penetapan lokasi tersebut KKP menargetkan dapat menaikkan produksi tuna pada tahun ini sebesar 75,12 ribu ton kemudian pada tahun 2014 dapat melonjak hingga mencapai 87,84 ribu ton.

LEMBAH Harau merupakan salah satu lembah terindah yang ada di Indonesia. Lembah yang dikelilingi batu granit terjal berwarna-warni dengan ketinggian mencapai 100 hingga 500m itu terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat.

Lembah Harau memiliki iklim tropis, tanah yang subur, serta keindahan pemandangan alam yang mengagumkan. Pagar tebing curam berwarna kemerahan yang menjulang tinggi, menjadi pembatas lembah.

Pesona Harau yang memukau membuatnya dijuluki sebagai Lembah Yosemite di Indonesia karena keindahannya menyerupai Taman Nasional Yosemite yang berada di Sierra Nevada California.

Harau sendiri dipercaya berasal dari kata 'parau' yang menurut istilah lokal berarti suara serak. Penduduk yang berdiam di atas Bukit Jambu, dulunya sering mengalami banjir dan longsor. Hal tersebut menciptakan kegaduhan dan kepanikan sehingga banyak penduduk berteriak dan menimbulkan suara parau.

Penduduknya yang memiliki ciri khas dengan suara parau, membuat daerahnya disebut sebagai 'orau' yang kemudian berubah menjadi 'Arau'. Saat ini penyebutannya lebih sering dikenal dengan nama 'harau'.

Anda bisa menjangkau Lembah Harau menggunakan kendaraan umum melalui Bukittinggi, menyewa minivan, atau dengan sepeda motor. (indonesia.travel/*/X-13)

Dua kali menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Husni Kamil Manik tak mampu menembus level ketua. Kemudian ikut seleksi KPU pusat, terpilih menjadi komisioner melalui serangkaian tes. Lalu, terpilih jadi ketua KPU pusat melalui musyawarah dan mufakat. Sebuah mekanisme yang menjadi ruh dan inti demokrasi.

Seorang sahabat Husni, Hary Efendi Iskandar menyebutkan, semua ini menujukkan kelas Husni memang untuk posisi strategis di pusat bukan di daerah. ”Bayangkan dua kali menjadi KPU daerah, tak bisa menembus ketua. Kini, masuk pusat langsung jadi ketua. Dipilih melalui musyawarah mufakat lagi,” ujar dosen Universitas Andalas (Unand) ini sambil bergurau.

Hary sudah mengenal Husni sejak 1994. Mereka sama-sama menjadi aktivis mahasiswa. Tahun 1999, Husni menjadi Presiden Mahasiswa Unand dan Hary menjadi sekretaris jenderalnya. Dalam pandangan Hary, Husni seorang figur yang mampu mengelola organisasi dengan baik, berpikiran rasional dan mendistribusikan staf sesuai kapasitasnya.

“Dia mampu menggalang semua potensi untuk mencapai tujuan bersama sebuah organisasi. Semua orang diberi peran sesuai kemampuannya,” ujar Hary.

Pjs Sekretaris PWNU Sumbar ini juga menyebutkan, Husni bukan seorang yang group minded. Orang di luar grupnya pun tetap dirangkul dan dilibatkan. Tak ada halangan dia bergaul dan bekerja sama dengan siapa pun. “Dia mudah bergaul, berkomunikasi dan bekerja sama dengan siapa saja,” ujarnya.

Hary menyebutkan, Husni piawai dalam menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk memajukan organisasi. Menurutnya, hal ini akan sangat membantu dalam memperkuat KPU pusat yang kepemimpinannya bersifat kolektif kolegial.

Kehadiran Husni di pentas nasional, kata Hary, juga memberi pesan bahwa orang daerah potensial dan “bertaring” di pentas nasional. “Jakarta itu bukan sesuatu yang menakutkan. Orang daerah mampu bersaing di sana. Husni sudah membuktikannya. Ini harus menjadi pelecut bagi kita semua,” ujarnya.

Namun, Hary mengingatkan, posisi ketua KPU pusat sebagai peluang sekaligus tantangan. Karena itu, dia meminta Husni tetap mawas diri. “Selama ini para aktivis reformasi 1998 sudah banyak yang tengkurap, karena dilanda berbagai persoalan. Dia (Husni, red) merupakan sisa-sisa aktivis reformasi yang masih memiliki integritas dan komitmen terhadap agenda reformasi. Ini harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Mantan anggota KPU Pasaman, Aguswanto mengungkapkan hal tak jauh berbeda. Menurutnya, Husni seorang yang visioner. Dia mampu membuat sesuatu yang bagi orang lain tidak mungkin, tetapi di tangannya bisa berhasil.

Dia juga mampu mengelola dan mengoptimalkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Mampu mengakomodir kepentingan semua pihak untuk dikelola dalam mencapai tujuan bersama.

“Karakternya ibarat seorang ninik mamak yang berjiwa demokratis dalam masyarakat Minang. Pola kepemimpinan Minangkabau itu dia terapkan, bukan sekadar ucapan. Karena itu, saya berani mengatakan dia memang lebih Minang dari orang Minang,” ujarnya.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbar ini menambahkan, Husni tak pernah menampilkan sikap berlawanan dengan orang lain meski yang di hadapannya itu benar-benar lawannya. Jika dia tidak setuju sesuatu, dia memilih diam tak mau bersikap frontal. “Sangat tenang menghadapi berbagai persoalan. Ini yang saya sebut karakter kepemimpinan Minang,” ujarnya.

Al Imran, Redaktur Pelaksana Posmetro Padang yang juga cukup intens berhubungan dengan Husni punya pandangan lain. Menurutnya Husni, seorang yang tahu apa maunya wartawan. Dalam artian, dia memahami dan mengerti hal-hal yang unik, menarik dan disukai media untuk sebuah pemberitaan. Karena itu, tak jarang ide-ide pemberitaan justru muncul dari Husni yang sehari-hari menjabat sebagai Koordinator Divisi Sosialisasi di KPU Sumbar.

“Misalnya, dia bicara soal nasib pemilih di penjara. Ini hal-hal yang unik dan menarik bagi jurnalis. Karena itu, walau dia tinggal di tenda sederhana pascagempa, tetap ramai dikunjungi para wartawan,” ujarnya.

Husni juga dikenal dekat dan disukai para staf di internal KPU Sumbar. Kalau memarahi staf, dia tak langsung ke orangnya, tetapi melalui mekanisme dan struktur yang ada. “Kalau ada yang dia tak setuju dengan perilaku staf, dia ngomongnya ke pak sekretaris, tidak langsung ke staf yang bersangkutan,” ujar salah seorang staf yang enggan disebut namanya.

Tak hanya dengan staf, Husni juga dekat dengan orang di lingkungan kantornya. Salah satunya pemilik kedai di depan kantor KPU Sumbar, Anton Islami. Da An—panggilan akrab Anton—gembira atas terpilihnya Husni sebagai ketua pusat. Dalam pandangannya, Husni termasuk pejabat yang menghargai semua orang.

“Waktu awak datang kamari, dia langsung salam dan nanyo, baa kaba Da An? (Waktu saya ke sini, langsung ditanya, gimana kabarnya?” ujarnya menirukan kata-kata Husni saat bertemu di acara syukuran di rumah Husni di Kompleks Permata Surau Gadang.

Dari sosok yang tidak begitu popular di antara anggota KPU lain, Husni terpilih secara musyawarah mufakat berdasar pilihan lima komisioner yang lain. Tidak banyak yang disampaikan Husni setelah terpilih menjadi ketua KPU. Dengan pengalaman hampir dua periode menjadi anggota KPU Sumbar, Husni menyadari bahwa tugas ketua tidak lebih tinggi daripada komisioner KPU. “Ketua KPU kan hanya mengoordinasi rapat. Posisi kami ini kolektif kolegial,” ujar pria kelahiran Medan, 18 Juli 1975, itu.

Jika tolok ukurnya adalah latar belakang, Husni bersama empat komisioner yang lain: Arief, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, sama-sama pernah menjabat anggota KPU provinsi. Sosok Ida bersama Ferry justru memiliki pengalaman lebih karena pernah menjabat ketua KPU provinsi.

Namun, pengalaman yang dimiliki Husni adalah nilai plus. Salah satu nilai tambah bagi Husni adalah keterlibatannya dalam melaksanakan pilkada serentak di Sumbar. “Di pilkada serentak itu kami berhasil meminimalisasi konflik,” ujarnya. Pada 2010, KPU Sumbar menggelar pemilihan gubernur (pilgub) bersamaan dengan pilkada di 13 kabupaten/kota. Pilkada serentak itu merupakan prestasi kedua KPU Sumbar setelah mampu melaksanakannya pada 2005.

Meski dinilai memiliki peran signifikan di KPU Sumbar, sosok Husni juga tak terlepas dari dugaan nepotisme. Itu terkait posisi sang istri, Endang Mulyani, yang merupakan anggota KPU Padang. Posisi Husni dan Endang itu pernah disinggung saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR.

Saat itu anggota DPR meragukan independensi Husni terkait posisi istrinya. Ketika menjawab tudingan itu, Husni membenarkan bahwa Endang merupakan anggota KPU Padang. Husni dan Endang memang sama-sama dilantik sebagai anggota KPU pada 2003. Sebelumnya, mereka tidak saling mengenal. “Saya baru kenal istri saya tiga bulan sebelum menikah,” ujar Husni.

Pernikahan Husni dan Endang berlangsung pada Juli 2004. Sebelum menikah, Husni mengaku melapor kepada ketua KPU Sumbar saat itu untuk meminta mundur dari jabatannya. Namun, permintaan itu ditolak dengan jawaban bahwa Husni tidak perlu mundur. “Pada periode kedua, saya minta tidak ikut lagi, namun didorong untuk ikut lagi,” ujar mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2002 itu.

Endang kemudian mengundurkan diri sebagai anggota KPU pada Januari 2012. “Setelah itu, dia (Endang) tidak mengantor lagi hingga sekarang,” tutur ayah tiga anak itu. (*/jpnn)

1. Mengadakan workshop untuk pembekalan para aktivis fMPP, diharapkan peserta workshop mempunyai persepsi yang sama dan understanding yang memadai tentang konsep perubahan fMPP dengan sasaran yang jelas.

2. Melakukan sosialisasi konsep perubahan fMPP (PIK, pemilih cerdas dan masyarakat adil makmur) di lima kecamatan, setiap sosialisasi diharapkan mampu membentuk kader fMPP di tingkat kelurahan yang akan melanjutkan sosialisasi ini dikelurahan masing-2.

3. Membentuk Aliansi Masyarakat Peduli Payakumbuh yang terdiri atas seluruh organisasi kelompok masyarakat serta melakukan konsolidasi secara berkesinambungan dalam rangka mempersiapkan Acara Akbar pada tanggal 20 Mei 2012, yaitu "Deklarasi Masyarakat Payakumbuh dan Penandatanganan PIK oleh Kandidat Kepala Daerah".

Secara teknis semua kegiatan ini berada dalam satu koordinasi di bawah tanggung jawab Ketua 1 fMPP, Bapak Sevindra Juta

Untuk mensukseskan kegiatan ini, saya sebagai Ketua Umum fMPP untuk pertama kali secara terbuka mengimbau semua dunsanak di group ini berpartisipasi memberikan dukungan moril dan materil. Diperkirakan kita akan membutuhkan biaya Rp 30 juta, berapapun yang akan disumbangkan akan diterima dengan rasa syukur, semakin banyak yang terlibat semakin baik. Sumbangan dapat ditransfer ke rekening resmi fMPP:

Rekening BNI 46 KCU payakumbuh
No Rekening. : 0243485567
Atas nama. : forum Masyarakat Peduli Payakumbuh-fMPP

ABS-SBK dalam Masyarakat Kita Minangkabau

Mari kita syukuri nikmat Allah terhadap daerah kita yang hidup dalam satu tatananlanggo langgi (struktur) Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Minangkabau. Karena dengan keterpaduan hati mensyukurinya di ikuti langkah berkesinambungan akan banyak memberi kontribusi membangun daerah kita -- khususnya Sumatera Barat -- dengan kekuatan adat budaya masyarakatnya dalam filosofi Adat Bersendi Syarak (Syariat Islam) dan Syarak Bersendi Kitabullah.

Filosofi kehidupan MHA Minangkabau dengan Langgo Langgi yang jelas terdiri darinagari, kampuang, suku, kaum, jurai serta perkerabatan kaum yang bermula dari rumah tangga atau rumah gadang. Di sana terdapat harta kaum. Di sana terdapat kekerabatan kaum. Bahkan, ulayat kaum (aset kaum) yang dipimpin oleh kepala kaum, a n d i k o dan d a t u a k dengan gelaran p e n g h u l u kaum yang berdaulat penuh bersama kaum atau rakyatnya dalam wilayah kesatuan kaum atau suku di ikat dalam aturan adat “adaik salingka nagari pusako salingka kaum.”.

Hukum tertinggi dari kaum itu adalah "Bana" (kebenaran). Keputusan suku dipegang oleh Penghulu setelah melalui musyawarah dan mufakat suku ( tidak ada Votting ). Kebesaran suku adalah keutamaan segalanya. Dalam suku tumbuh rasa berbagi bersama, sehina-semalu. Berat sepikul ringan sejinjing.

Pada semua tingkatan perkerabatan itu ada pengawalan pada posisi dan fungsi serta peran yang jelas pula. Ibarat kata pepatah karajo ba umpuak surang surang, urang ba jabatan masieng. Artinya ada pembagian pekerjaan masing masing. Dengan filosofi ABSSBK itu sesungguhnya dinyatakan tegas dalam perkerabatan MHA Minangkabau menyatu dalam keyakinan anutan dan syariat Agama Islam bersendikan Kitabullah.

Abad ini sedang berlangsung lonjakan perubahan cepat transparan tanpa sekat. Hubungan komunikasi informasi dan transportasi menjadikan jarak jadi dekat, yang berpengaruh pula kepada nilai-nilai tamadun yang sudah ada. Kekuatan Budaya MHAMinangkabau itu sebenarnya ada karena terikat kuat dengan penghayatan Islam.Terbukti dimasa yang panjang telah menjadi salah satu puncak kebudayaan dunia.

Desa‑desa yang tadinya terisolir sekarang telah dibuka jadi sentra perkebunan besar (seperti di Pasaman, Sitiung dan Solok Selatan). Hipnotis gaya hidup dari pergerakan ekonomi konsumeris terasa juga hingga kedesa terujung. Malah telah berpengaruh besar menghilangkan kearifan budaya yang tidak lagi mengukur bayang bayang sepanjang badan. Sering terjadi gadang pasak pado tiang.

Pergaulan dalam hubungan muda‑mudi tidak lagi mengenal sumbang-salah. Selain itu kekerabatan mulai menipis. Peran ninik mamak melemah sebatas seremonial. Peran imam khatib sekedar pengisi ceramah. Surau dan sidang Masjid mulai lengang mati suri. Madrasah di nagari mulai kurang diminati. Kedudukan orang tua hanya memenuhi keperluan materi anakcucunya. Guru‑guru disekolah semata bertugas mengajar. Peran sentral pendidikan menjadi kabur.

Kekuatan kearifan MHA Minangkabau dalam rancangbangun masyarakat terasa melemah. Gaya hidup hedonis materialis dan individualis semakin menghapus nilai nilai utama berat sepikul ringan sejinjing yang sedari dulu menjadi penggerak utama kegotong royongan dalam membangun kampong halaman.

Mengatasi semua itu, amat perlu membangun peribadi unggul dengan iman dan taqwa, berlimu pengetahuan, menguasai teknologi, berjiwa wiraswasta, bermoral akhlak, beradat dan beragama. Maka peran dari semua fungsionaris suku didalam manajemen suku amat menentukan atas keberhasilan Implementasi dan Pelestarian (nilai dan gerak aplikatif) ABSSBK dalam masyarakat hokum adat Minangkabau.

Perpaduan Adat dan Syarak berpedoman Firman Allah menyatakan ; “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berkabilah-kabilah (bangsa-bangsa) dan berpuak-puak (suku-suku) supaya kamu saling kenal mengenal …”, (QS.49, al Hujurat : 13). Perbedaan suku dan jurai itu sesungguhnya adalah kekuatan besar sesuai ungkapan fatwa adat di Minangkabau “Pawang biduak nak rang Tiku, Pandai mandayuang manalungkuik, Basilang kayu dalam tungku, Di sinan api mangko hiduik”. Masyarakat Minangkabau dengan filosofi ABSSBK memiliki ciri khas Beradat dan Beradab yang Beragama Islam.

ABS-SBK menjadi konsep dasar Adat Nan Sabana Adat yang diungkapkan antara lain lewat Bahasa, yang direkam sebagai Kato Pusako. ABS SBK memengaruhi sikap umum dan tata-cara pergaulan masyarakat. Kegiatan hidup bermasyarakat dalam kawasan ini selalu dipengaruhi oleh berbagai tatanan (system) pada berbagai tataran(structural levels). Paling mendasar adalah tatanan nilai dan norma dasar sosial budaya yang membentuk Pandangan Dunia dan Panduan Hidup (perspektif).

1. memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat nagari dalam kabupaten (kota) di Sumatera Barat, berupa sikap umum dan perilaku serta tata-cara pergaulan dari masyarakat itu.
2. menjadi landasan pembentukan pranata sosial keorganisasian dan pendidikan yang melahirkan berbagai gerakan, produk budaya yang dikembangkan secara formal ataupun informal.
3. menjadi petunjuk perilaku bagi setiap dan masing-masing anggota masyarakatdi dalam kehidupan sendiri-sendiri, maupun bersama-sama.
4. memberi ruang dan batasan-batasan bagi pengembangan kreatif potensi nagari dan penduduknya di Sumatera Barat dalam menghasilkan buah karya sosial budaya yang berdampak kepada peningkatan ekonomi anak nagari, serta karya-karya pemikiran intelektual serta keragaman tambo yang terlihat nyata sebagai folklore yang telah dan akan menjadi mesin pengembangan dan pertumbuhan Sumatera Barat di segala bidang.

Sebagai masyarakat beradat dengan adat bersendi syariat dan syariat yang bersendikan Kitabullah, maka kaedah-kaedah adat itu memberikan pelajaran dengan strategi yang jelas dalam penerapannya.

1. Mengutamakan prinsip hidup “keseimbangan” karena Islam menghendaki keseimbangan antara rohani dan jasmani. Keseimbangan tampak di ranah ini,“Anak dipangku kamanakan di bimbiang, rang kampuang dipatenggang-kan”seiring bimbingan Syariat Islam ; "Berbuatlah untuk hidup akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok dan berbuatlah untuk hidup duniamu, seolah-olah akan hidup selama-lamanya" (Hadist).
2. Kesadaran akan “luasnya bumi Allah” sehingga menjadi mudah untuk digunakan.“Maka berpencarlah kamu diatas bumi, dan carilah karunia Allah dan (di samping itu) banyaklah ingat akan Allah, supaya kamu mencapai kejayaan". (QS.62, Al Jumu’ah : 10), telah melahirkan budaya merantau.
3. Sebagai masyarakat beradat dan beragama ditanamkan pentingnya kehati-hatian “Ingek sa-balun kanai, Kulimek sa-balun abih, Ingek-ingek nan ka-pai, Agak-agak nan ka-tingga”. Memiliki jati diri, self help dengan tulang delapan kerat walau dengan memakai cara amat sederhana sekalipun "lebih terhormat", daripada meminta-minta dan menjadi beban orang lain. Membiarkan diri hidup dalam kemiskinan dengan tidak berusaha adalah salah. "Kefakiran (kemiskinan) membawa orang kepada kekufuran (ke-engkaran)" (Hadist).

Penerapan Nilai Nilai ABSSBK dalam Membangun Karakter Bangsa

Pembentukan karakter atau watak berawal dari penguatan unsur unsur perasaan, hati (qalbin Salim) yang menghiasi nurani manusia dengan nilai-nilai luhur yang tumbuh mekar dengan kesadaran kearifan dalam kecerdasan budaya serta memperhalus kecerdasan emosional serta dipertajam oleh kemampuan periksa (evaluasi positif dan negative) yang dilindungi oleh kesadaran yang melekat pada keyakinan (kecerdasan spiritual) yakni hidayah Islam. Watak yang sempurna dengan nilai nilai luhur (akhlaqul karimah) ini akan melahirkan tindakan terpuji, yang tumbuh dengan motivasi (nawaitu) yang bersih (ikhlas).

Kelemahan mendasar pada melemahnya jati diri. Kurangnya komitmen kepada nilai-nilai luhur agama yang menjadi anutan bangsa. Dipertajam oleh tindakan isolasi diri. Kurang menguasai politik, ekonomi, sosial budaya, lemahnya minat menuntut ilmu. Semakin parah karena pembiaran kebebasan tanpa kawalan. Seringkali dalam pembentukan karakter bangsa kita di abaikan oleh dorongan hendak menghidupkan toleransi. Padahal tasamuh itu memiliki batas-batas tertentu pula. Amat penting untuk mempersiapkan generasi yang mempunyai bekal mengenali sejarah, latar belakang serta tamadun, budaya dan adat-istiadat dengan berbudi bahasa yang baik.Batasan batasan perilaku atas dasar kesepakatan bersama menjadi ”kesadaran kolektif” di dalam pergaulan masyarakat berupa seperangkat aturan dalam menata kehidupan bersama.

Gotong royong adalah strategi membangun masyarakat adat melalui pembagian pekerjaan atau ber-ta'awun sesuai dengan anjuran Islam. Strategi membangun masyarakat adat berdasar pemahaman ABSSBK atau taraf ihsan sesuai ajaran Kitabullah dalam agama Islam dengan “memperindah nagari” dengan indikator utama adalah ;

1. Pencapaian moral adat. Nan kuriak kundi, nan sirah sago, nan baik budi nan indah baso. Atau dapat disebut sebagai karakter building.
2. Efisiensi organisasi pemerintahan nagari dengan mendudukkan kembali komponen masyarakat pada posisi subyek di nagari. Pemeranan fungsi fungsi elemen masyarakat.
3. Membentuk masyarakat beradat dan beragama sebagai suatu identitas dalam satu konsepsi tata cara hidup, sistem sosial dalam iklim adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, Maka kekuatan moral yang dimiliki, ialah menanamkan "nawaitu" dalam diri masing-masing. Untuk membina umat dalam masyarakat desa harus di ketahui pula kekuatan. Latiak-latiak tabang ka Pinang, Hinggok di Pinang duo-duo, Satitiak aie dalam piriang, Sinan bamain ikan rayo.

Tercerabutnya agama dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat akan berakibat besar kepada perubahan perilaku dan tatanan masyarakat adatnya. Penerapan filosofi Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah semestinya tampak jelas pada syarak mangato maka adat mamakai. Kecemasan umumnya adalah ketika sebahagian generasi kurang menyadari lagi tempat berpijak. Perlu strategi penyatuan gerak langkah di kalangan tungku tigo sajarangan.

Pemantapan tamaddun, agama dan adat budaya di dalam tatanan kehidupan mesti menjadi landasan dasar pengkaderan regenerasi. Strateginya dengan menanamkan kearifan bahwa apa yang ada sekarang akan menjadi milik generasi mendatang. Ada kewajiban menularkan warisan luhur budaya kepada generasi pengganti secara lebih baik dan lebih sempurna agar tetap berlangsung proses timbang terima kepemimpinan secara estafetta alamiah.

Strategi membangun masyarakat adat akan berhasil manakala selalu kokoh dengan prinsip, qanaah dan istiqamah. Berkualitas dengan iman dan hikmah. Berilmu dan matang dengan visi dan misi. Amar makruf nahyun ‘anil munkar dengan teguh dan professional. Research-oriented berteraskan iman dan ilmu pengetahuan.

Mengembalikan Minangkabau keakar Islam tidak boleh dibiar terlalai. Akibatnya akan terlahir bencana.

Pranata sosial Masyarakat di Sumatera Barat yang didiami masyarakat adat Minangkabau semestinya berpedoman kepada Syariat Agama Islam yang bersumber kepada Kitabullah (Al Quranul Karim) dan Sunnah Rasulullah. Indikator pengamalannya terekam dalam Praktek Ibadah, Pola Pandang dan Karakter Masyarakatnya, Sikap Umum dalam Ragam Hubungan Sosial masyarakatnya serta tutur kata yang baik.

Kekerabatan yang erat menjadi benteng yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Kekerabatan tidak akan wujud dengan meniadakan hak-hak individu orang banyak.

Refleksi ABS-SBK dalam Pemberdayaan Nagari

Nagari tumbuh dengan konsep tata ruang yang jelas. Ba-balerong (balai adat) tempat musyawarah, ba-surau (musajik) tempat beribadah. Ba-gelanggang tempat berkumpul. Ba-tapian tempat mandi. Ba-pandam pekuburan. Ba-sawah bapamatang, ba-ladang babintalak, ba-korong bakampung. Konsep tata-ruang ini adalah salah satu asset sangat berharga. Idealisme nilai budaya di Minangkabau. Nan lorong tanami tabu, Nan tunggang tanami bambu, Nan gurun buek kaparak, Nan bancah jadikan sawah, Nan munggu pandam pakuburan, Nan gauang katabek ikan, Nan padang kubangan kabau, Nan rawang ranangan itiak. Tata ruang yang jelas itu memberikan posisi strategis kepada peran pengatur, pemelihara dan pendukung sistim banagari. Pemeran itu telah disepakati terdiri dari orang ampek jinih (ninik mamak[1], alim ulama[2], cerdik pandai, urang mudo, dan bundo kanduang).

Nagari di Minangkabau tidak hanya sebatas ulayat hukum adat. Paling utama wilayah kesepakatan antar komponen masyarakat. Menjaga keseimbangan kemajuan dibidang rohani dan jasmani. “Jiko mangaji dari alif, Jiko babilang dari aso, Jiko naiak dari janjang, Jiko turun dari tango”. Sikap hidup ini menjadi dorongan kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dengan sikap tawakkal bekerja dan tidak boros.Hasilnya tergantung dalam dangkalnya sikap hidup tersebut berurat dalam jiwa masyarakatnya.

Membangun Nagari dalam pengamalan ABSSBK lebih dititik beratkan kepada menghormati kesepakatan bersama dalam kerangka adaik sa lingka nagari. Perubahan cepat yang sedang terjadi di tengah derasnya gelombang arus kesejagatan tidak boleh mencerabutkan masyarakat dari akar budayanya.

Upaya pencapaian hasil kebersamaan (kolektif, gotong royong) bermasyarakat tidak boleh ditinggalkan. Disini letak kekuatan Nagari di Minangkabau (Sumatera Barat) yang seakan sebuah republik kecil itu. Mini Republik ini punya sistim demokrasi murni, pemerintahan sendiri, asset sendiri, wilayah sendiri, perangkat masyarakat sendiri, sumber penghasilan sendiri, bahkan hukum dan norma-norma adat sendiri dalam “adaik sa lingka nagari” atau mempunyai Suku, Sako dan Pusako yang menjadi kekuatan di dalam menetapkan Peraturan Nagari. Anak nagari amat berkepentingan dalam merumuskan nagarinya. Konsepnya tumbuh dari akar nagari itu.

Strategi pemahaman masyarakat saling menghargai dan menghormati. Satu bentuk perilaku duduk samo randah tagak samo tinggi sebagai prinsip egaliter di Minangkabau. Sungguh inilah prinsip demokrasi yang murni. Otoritas masyarakat sangat independen.

Maka langkah strategi yang penting adalah,

1. Menguasai informasi substansial.

2. Mendukung pemerintahan yang menerapkan low-enforcment.

3. Memperkuat kesatuan dan persatuan di nagari-nagari.

4. Muaranya adalah ketahanan masyarakat dan ketahanan diri.

Strategi Pemahaman pengamalan ABSSBK di Nagari adalah menggali potensi dan asset nagari. Mengabaikannya pasti mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat adat itu. Penerapannya dimulai dengan memanggil potensi unsur manusia yang ada di masyarakat nagari. Melalui kegiatan bermasyarakat itu pula observasinya dipertajam. Daya pikirnya ditingkatkan. Daya geraknya didinamiskan. Daya ciptanya diperhalus. Daya kemauannya dibangkitkan dengan mengembalikan kepercayaan kepada diri sendiri. Tujuannya sampai kepada taraf yang memungkinkan untuk mampu berdiri sendiri dan membantu tanpa mengharapkan balas jasa. Pranata sosial budaya adalah batasan-batasan perilaku manusia atas dasar kesepakatan bersama yang menjadi ”kesadaran kolektif” di dalam pergaulan masyarakat berupa seperangkat aturan main dalam menata kehidupan bersama. Optimisme banagari mesti selalu dipelihara.

KHULASAH

Memerankan organisasi formal di Nagari dan Refungsionisasi peran ninik mamak, alim ulama cerdik pandai “suluah bendang dalam nagari” sebagai potensi besar masyarakat dengan sistem komunikasi dan koor­dinasi antar kaum di nagari pada pola pembinaan dan kaderisasi pimpinan formal nagari dan suku secara jelas. Setiap fungsionaris di nagari menjadi pengikat umat membangun masyarakat yang lebih kuat.

Semua fungsionaris formal suku dan kaum adalah kekuatan sosial yang efektif. Terbukti bahwa Nagari lebih banyak dibangun dengan kekuatan anak nagari sendiri. Maka Nagari semestinya menjadi media pengembangan pemasyarakatan budaya sesuai dengan adagium “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah melalui pendidikan ketauladanan dalam mencapai derajat peribadi taqwa serta melaksanakan kegiatan dakwah Islam terhadap anak nagari.

Di nagari mesti di lahirkan media pengembangan minat menyangkut aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam mengembangkan kemasyarakatan yang adil dan sejahtera.

Spiritnya adalah ;

1. Kebersamaan (sa-ciok bak ayam sa-danciang bak basi).
2. Keterpaduan (barek sa-pikua ringan sa-jinjiang).
3. Musyawarah (bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mupakat, Senteng babilai, Singkek bauleh, Batuka baanjak, Barubah basapo).
4. Keimanan kuat kepada Allah SWT sebagai pengikat spirit tersebut dengan menjiwai sunnatullah dalam setiap gerak.
5. Mengenal alam keliling “Panggiriak pisau sirauik, Patungkek batang lintabuang, Satitiak jadikan lauik, Sakapa jadikan gunuang, Alam takambang jadikan guru ”.
6. Kecintaan ke nagari menjadi perekat yang sudah dibentuk oleh perjalanan waktu dan pengalaman sejarah.
7. Menjaga batas-batas patut dan pantas tidak terbawa hanyut hawa nafsu yang merusak.

Begitu semestinya manajemen suku mengambil peranan strategis menjaga nagari-nagari tertata rapi menapak alaf baru di Sumatera Barat (Minangkabau) dalam implementasi dan pelestarian ABS-SBK. Insya Allah. ***

Padang, Maret 2012 M / Jumadil Awwal 1433 H.

Catatan Kaki :

[1] Penghulu pada setiap suku, yang sering juga disebut ninik mamak nan gadang basa batuah, ataunan di amba gadang, nan di junjung tinggi, sebagai suatu legitimasi masyarakat nan di lewakan.

[2] Biasa juga disebut dengan panggilan urang siak, tuanku, bilal, katib nagari atau imam suku, dll dalam peran dan fungsinya sebagai urang surau pemimpin agama Islam. Gelaran menekankan kepada pemeranan fungsi ditengah denyut nadi kehidupan masyarakat (anak nagari).